Deradikalisasi dan Rekonsiliasi Penanggulangan Terorisme Di Indonesia

Permasalahan terorisme di Indonesia akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Munculnya gerakan teror dalam kurum waktu terakhir baik di Solo, Depok, Tanggerang, Jakarta, Poso, maupun tempat lainnya mengindikasikan grafik peningkatan tindakan teror semakin massif. Ini menyulitkan pemerintah untuk memecah jaringan teroris.

Malahan program deradikalisasi yang digagas dan dijalankan oleh BNPT justru mendapat perlawanan dari teroris dan ormas-ormas radikal. Program yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan bekerjasama dengan perguruan tinggi, madrasah, pesantren, Majelis Ta’lim dan ormas-ormas Islam dicurigai sebagai plot dan agenda asing untuk dejihadisasi, yaitu mengeliminasi paham-paham jihad yang berkembang pesat di masyarakat.

Maka sikap perlawanan kelompok radikal (teroris) belakangan ini menyasar langsung ke jantung “musuh”, yaitu aparat yang mereka anggap mewakili toghut yang berhadap-hadapan langsung di lapangan dengan teroris. Ini ditandai dengan bermunculan sel-sel kecil dengan menggunakan jaringan-jaringan lama untuk membentuk aliansi baru. Kenyataan ini semakin menunjukkan bahawa ancaman bahaya besar justru dihadapi oleh anggota kepolisian.

Adanya kegagalan beberapa kelompok dalam operasi terornya, mungkin juga disebabkan gencarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88, bukan berarti ancaman bahaya semakin minimalis. Justru kelompok teror sedang belajar dari beberapa kegagalan di lapangan dan menjadi lebih waspada dalam perekrutan, penggalangan dana maupun propaganda. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku terorisme tidak gentar dengan upaya penggerebekan atau penembakan oleh aparat, begitu pula hukuman pidana yang diancamkan kepada mereka. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ideologi atau pemahaman radikal pelaku terorisme mengalahkan rasa takut mereka terhadap hukum pidana atau tindakan apapun yang diancamkan kepada mereka.

Kondisi ini, disatu sisi, tentu saja menyulitkan pemerintah dalam menyusun program-program counter-terorisme yang lebih efektif. Disisi yang lain, merebaknya aksi-aksi terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan, yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Walaupun penegakan hukum semakin gencar, tidak berarti paham radikal ini berhasil dibasmi, malahan kecenderungan semakin subur bagaikan cendawan di musim hujan. Ini menunjukkan penangkapan pelaku narapidana terorisme saja tidaklah cukup untuk membuat paham radikal tersebut hilang. Malah terdapat indikasi atau kemungkinan narapidana teroris tersebut menyebarkan paham radikal ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat mempengaruhi narapidana lainnya.

Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pelaku Bom Bali yaitu Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlash mampu mempengaruhi narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali. Begitu pula Aman Abdurrahman – sekedar menyebutkan beberapa contoh – telah berhasil merekrut setidaknya 3 orang napi yang sebelumnya tidak memiliki kecenderungan untuk berjihad di penjara Sukamiskin, Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa siapapun dapat menjadi target radikalisasi.

Dengan demikian jelas bahwa akar terorisme adalah radikalisasi. Konsep jihad yang berusaha memastikan agama Islam tetap utuh dan berfungsi di masyarakat, diterapkan berbeda-beda oleh sejumlah ormas radikal, tetapi muaranya tetap sama yaitu “melawan toghut”. Jadi cikal bakal terorisme ini dikarbit oleh jaringan-jaringan “jihadis” yang berpahaman bahwa jihad adalah amalan tertinggi di dalam Islam, pelakunya disebut “mujahidin”, apabila mati dianggap “syahid”, yaitu terhapusnya semua dosa dan mendapatkan bidadari-bidadari syurga.

Tumbuhnya paham jihad dengan pengertian sempit – hanya diartikan perlawanan kepada toghut – telah melahirkan sejumlah aksi-aksi terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok kecil dan lokal. Walaupun terorisme di Indonesia akhir-akhir ini telah berafiliasi ke Al-Qaeda dan mengusung “jihad global” tetapi tetap saja berciri khas “lokal”. Sehingga apapun bentuk penanggulangan terorisme di Indonesia, hendaknya tetap menggunakan applikasi dan kearifan lokal.

  1. Program Penanggulangan dan Deradikalisasi

Sesungguhnya, Islam merupakan agama yang ramah, toleran dan berkeadilan. Upaya-upaya deradikalisasi kearah penanggulangan aksi-aksi dan paham-paham terorisme seharusnya mengacu pada sistem keadilan Islam yang ramah dan toleran tersebut, serta kearifan lokal, dan ditujukan kepada kelompok-kelompok garis keras atau kelompok yang memahami jihad dengan nuansa kekerasan, agitasi dan anarkhis. Artinya, yang menjadi sasaran dan target dari program deradikalisasi atau counter-terorisme adalah umat Islam dari kalangan:

  1. Ormas, kelompok atau individu yang terdiri dari orang dekat, murid atau bekas murid, keluarga, jaringan serta simpatisan teroris.
  2. Kelompok, komunitas, jaringan atau orang-orang yang rentan terhadap penyebaran ideology yang mengarah ke tindakan terorisme.
  3. Ulama, ustadz, aktivis Islam, dosen, guru, mahasiswa atau masyarakat yang memerlukan bahan-bahan sosialisasi untuk mencegah munculnya paham terorisme.
  4. Masyarakat luas yang memerlukan pengetahuan tentang apa dan siapa teroris itu untuk membentengi diri dari pengaruh ideology atau ajakan-ajakan yang menjebak untuk bersimpati atau tertarik pada kegiatan terorisme.
  5. Menyediakan bahan-bahan atau materi seperti buku, majalah, brosur, tausyiah di tv dan lain-lain yang memperkenalkan “bentuk, ciri dan ancaman terorisme bagi kemanusiaan”.
  1. Sasaran Deradikalisasi

Mengacu kepada semakin maraknya aksi-aksi terorisme yang diilhami oleh pemahaman ideology yang sempit dan fanatik, dan banyaknya tahanan terorisme yang bebas setiap tahunnya, maka sasaran utama atau target dari program deradikalisasi ini seharusnya adalah:

  1. Narapidana teroris itu sendiri sebagai sasaran utama, mantan napi teroris, kawan dekatnya, jaringannya, muridnya dan keluarganya, sehingga diharapkan mereka dapat melepaskan ikatan (disengagement) dengan kelompoknya atau menyesali perbuatannya. Seringkali fisiknya memang disengage tapi tidak otomatis merubah atau mereduksi ideologi mereka.
  2. Untuk itu pendekatan yang dilakukan haruslah bersifat interdispliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Dan diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.
  3. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Kunci utamanya adalah penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran ataupun jihad yang benar, dengan pendekatan humanis, ideologis, soul approach (pendekatan jiwa) dan family house (keluarga), dengan tidak mematikan semangat jihadnya, hanya diarahkan kepada jihad yang bermartabat dan humanis.
  4. Menyediakan lapangan pekerjaan atau menyalurkan bakat dan keilmuan di bidang agama dengan membuka pesantren atau madrasah agar mereka dapat mengajar dan menjadi pendidik sesuai dengan Kurikulum yang berbasis agama dan teknik (dunia usaha), sehingga semangat keagamaannya bisa disalurkan ke arah yang positif dengan melakukan jihad di dunia pendidikan, yang juga berpeluang untuk “mati syahid” bagi yang mengajar maupun murid yang diajari.

  1. Mekanisme dan Pola Kerja

Menyadari bahwa pembinaan narapidana terorisme tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai “ujung tombak” pembinaan narapidana terorisme telah gagal melaksanakan kegiatan deradikalisasi narapidana terorisme, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut yang lebih merupakan mekanisme dan pola kerja strategis dalam menangani individu yang merupakan narapidana teroris maupun mantan narapidana teroris:

  1. Merekrut lebih banyak kalangan profesional terutama dari ulama dan pemimpin Islam untuk melakukan pendekatan dan dialog ideologis kepada mereka. Arab Saudi saja merekrut 800 ulama dan professor untuk program tersebut. Tentunya Indonesia harus lebih banyak lagi melibatkan kalangan agamawan karena komunitas dan cikal bakal teroris di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
  2. Pendekatan jiwa bisa dilakukan dengan melibatkan psikolog dan sosiolog, tetapi fungsi kalangan ini kurang begitu besar peranannya terhadap aspek militansi mereka. Sehingga kecenderungan kepada ulama dan kalangan agamawan harus lebih diprioritaskan, karena para teroris itu bukanlah orang yang terganggu ataupun tidak stabil jiwanya. Malahan mereka melakukan aksi-aksi teroris dengan sangat tenang yang menunjukkan mereka berada dalam keadaan jiwa yang stabil.
  3. Memprioritaskan dan mengedepankan ulama bisa dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang ada di MUI baik di tingkat pusat maupun daerah, pemimpin-pemimpin pesantren berpengaruh, dan tokoh-tokoh ormas atau tokoh umat yang mempunyai akses ke public. Selama ini MUI dibiarkan mandul dan tidak bekerja sama sekali dalam deradikalisasi paham Islam, padahal banyak kalangan elit di MUI yang merupakan pemikir, professor dan tokoh berpengaruh di kalangan umat yang bisa diajak untuk bekerjasama secara aktif dalam program counter-teroris.
  4. Tidak kalah peranannya dalam program deradikalisai adalah dengan mengusung mantan-mantan narapidana teroris, karena mereka adalah pelaku sejarah yang mengetahui seluk beluk sel-sel dan jaringan teroris serta mempunyai akses ke kelompok radikal. Peranannya setidak-tidaknya bisa membantu menyadarkan kawan-kawannya untuk kembali kepada pemahaman jihad yang benar. Karena program deradikalisasi menitik beratkan pada usaha perubahan mental dan ideologi narapidana teroris sehingga peranan mantan teroris sangat signifikan dalam membantu membuka wacana kearah perubahan paradigma.
  1. Target Skala Prioritas

Program deradikalisasi seharusnya mempunyai target dan metodologi jangka pendek, menengah dan panjang. Selain itu, harus ada Skala Prioritas, karena ini menentukan berhasil tidaknya sebuah program.

Menyadari bahwa terorisme adalah kejahatan akidah (ideology) maka pendekatan yang digunakan sebagai skala prioritas untuk penanggulangannya baik deradikalisasi maupun rekonsiliasi seharusnyabukan pendekatan ekonomi, sosiologi, kriminologi ataupun kejiwaan. Dibutuhkan “kearifan lokal” di dalam memahami gejolak pemikiran yang tumbuh dan berkembang atas dasar iman dan keyakinan, dengan applikasi atau penjabaran “jihad” yang salah. Maka point ini menitik beratkan pada pendekatan dan metodologi sebagai berikut:

  1. Para narapidana teroris, begitu juga mantan narapidana teroris, terlibat di dalam jaringan (network) kegiatan radikal agama berangkat dari pengaruh mentor atau ideolog yang memberi asupan pemahaman jihad bernuansa anarkis dan perlawanan. Ibarat memberi vitamin dan gizi, tetapi yang seharusnya diberikan kepada orang dewasa diberikan kepada anak-anak usia dini yang belum waktunya menerima asupan gizi atau vitamin tersebut. Akibatnya anak tumbuh secara tidak wajar malahan membahayakan organ-organ tubuhnya sendiri. Maka keracunan akidah ini perlu dikembalikan oleh seorang yang juga mentor atau ideolog dan ahli dalam bidang agama serta mempunyai wawasan dan kapasitas keilmuan yang mumpuni, sehingga bisa mengembalikan keradikalan yang telah terlanjur tumbuh dan mengakar di dalam jiwa narapidana ataupun mantan narapidana teroris. Dalam konteks ini ulama-ulama kharismatik, pemimpin ormas-ormas Islam, pemimpin-pemimpin pesantren, MUI, dan individu ulama perlu dilibatkan secara aktif. Kalau Arab Saudi saja menggandeng sekitar 800-an ulama dan professor untuk menjalankan misi deradikalisasi, maka di Indonesia tentu jumlah kalangan professional dan elit agama ini perlu lebih banyak lagi, bukan 4-5 orang sebagaimana yang selama ini dilakukan.
  2. Pada umumnya narapidana ataupun mantan narapidana teroris hidup di dalam lingkungan keluarga yang kuat di dalam mengamalkan agama dan berpegang teguh pada tradisi-tradisi luhur, system kekerabatan dan kekeluargaan yang kuat. Maka memutus mata rantai radikalisme yang telah meracuni pemikirannya selama ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peranan seorang ibu, ayah, istri, anak, abang, adik dan keluarga terdekat lainnya, untuk memujuk dan melunakkan semangat radikalnya di dalam beragama kearah radikal yang positif, dengan cara melihat kenyataan dan realitas di depan mata bahwa akibat perilaku radikalnya telah menyusahkan keluarga-keluarga terdekat tersebut yang harus bersusah payah menjenguknya dan membawa perbekalan tertentu untuk melengkapi fasilitas dan kebutuhan di dalam penjara. Perbuatan menyusahkan orang lain, dalam hal ini keluarga terdekat yang bersangkutan, adalah tindakan yang bertentangan dengan syari’at Islam itu sendiri yang mewajibkan umatnya untuk menjaga keluarga terdekat dari berbagai kesulitan dan musibah seperti tergambar dalam Surat At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari berbagai azab dan kesusahan.

Jadi pola pendekatan yang dilakukan justru ke keluarga terdekat yang bersangkutan, dengan kata lain deradikalisasi juga diterapkan kepada keluarga napi teroris, juga dengan memfasilitasi atau mempermudah akses mereka untuk mengunjungi yang bersangkutan di penjara dengan berbagai fasilitas.

  1. Pada umumnya narapidana ataupun mantan narapidana teroris menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren untuk mewarisi ilmu jihadnya, dan biasanya pesantren yang dipilih adalah pesantren yang bernuansa radikal. Maka untuk memutus mata rantai keradikalan yang coba diwariskan ke anak ini, bisa dilakukan dengan cara membiayai pendidikan anak-anak mereka atau beasiswa ke pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang lebih mengutamakan pendidikan keilmuan, kewirausahaan dan sejenisnya. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan keluarga yang bersangkutan. Pendakatan ini bisa membantu meredam gejolak radikal yang bersangkutan karena mereka merasa negara ikut membantu menanggulangi pendidikan anak-anaknya.
  2. Akibat menjalani hukuman di dalam penjara, narapidana teroris dan juga mantan narapidana teroris, yang biasanya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, otomatis tidak bisa bekerja dan menjalankan tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Deradikalisasi seharusnya bisa mengatasi stagnasi ekonomi ini dengan menawarkan alternatif-alternatif kerja yang bisa dilakukan di dalam penjara ataupun setelah bebas, ataupun melatih skill dan keahlian mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Pendakatan ini bisa membantu meredam gejolak radikal yang bersangkutan karena mereka merasa negara ikut membantu menanggulangi kesulitan ekonomi keluarganya.
  3. Narapidana terorisme perlu dilibatkan dalam program-program yang bisa membantu mereka mendapatkan remisi, assimilasi, cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat, yang merupakan hak-hak dasar dan umum setiap narapidana. Ini perlu disegerakan agar mereka tidak merasa ada diksriminasi terhadap sesama warganegara, bukan malahan diketatkan seperti yang tercermin dalam PP 99. Kebijaksanaan yang mengarah kesana bisa turut membantu mereduksi paham radikal mereka karena merasa adanya keadilan dari negara terhadap warganegara yang sedang menjalankan pidana.
  4. Oleh karena narapidana teroris berpegang teguh kepada semangat penentangan kepada konsep NKRI dan ideology negara, maka kepada setiap napi perlu diberikan penghargaan atau semacam rewark jika mereka berkelakuan baik dan mau merubah paradigma mereka sehingga mereka sampai kepada kesimpulan bahwa mereka hidup di sebuah Negara, tidak ada kewajiban untuk merubah bentuk Negara itu selama Negara tidak memerangi Islam dan umat Islam, sebagaimana pemahaman yang diajarkan oleh ulama terkemuka yang menjadi rujukan para jihadis yaitu Syaikh Ibnu Taimiyah. Bisa pula dibuat semacam model “ranking” sebagaimana dalam dunia perlombaan atau sayembara, artinya narapidana yang berkelakuan baik atau “Narapidana Terbaik” yang bisa menjadi contoh suksesnya deradikalisasi dengan kriteria dan syarat yang diatur kemudian, untuk mendapatkan hadiah berupa pengurangan hukuman, assimilasi, mempercepat pembebasan bersyarat, bahkan kalau perlu dinaikkan Haji, dll.

Polresta Medan, 27/9/2013

Penulis: Khairul Ghazali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *