Announcement: Napi dan Tahanan Teroris Juga Bisa Menjadi Whister Blower

gambar untukOPINI

Seperti diketahui, whistle blower adalah istilah yang digunakan bagi seseorang yang tak tersangkut kasus hukum tapi mau membuka semua informasi terkait kasus hukum yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Sedangkan, untuk orang yang sudah jadi tersangka ataupun narapidana namun mau membuka semua kasusnya dengan terang-benderang biasanya digunakan istilah justice collabolator. Untuk kedua istilah tersbut, bisa diterjemahkan dengan “kerjasama”.
Napi korupsi, Muhammad Nazaruddin telah menjadi whister blower sehingga dapat menyeret ke penjara banyak pejabat dan politis, di antaranya koleganya di Partai Demokrat (PD), Angelina Sondakh, Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum.
Dikalangan tersangka atau narapidana teroris, istilah whister blower ataupun justice collabolator juga sebenarnya sangat efektif diterapkan. Ada tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan perlunya whistle blower ataupun justice collabolator untuk kasus terorisme.
Pertama, tersangka ataupun narapidana teroris mengantongi banyak informasi mengenai kejahatan atau tindak pidana terorisme. Sistem jemaah yang dibangun berdasarkan persaudaraan, bai’at dan sumpah setia sampai mati, menyebabkan mereka mempunyai catatan lengkap tentang tindak terorisme dan jaringannya. Seharusnya pihak-pihak otoritas hukum tidak menutup mata pada realitas ini.
Kedua, saat seorang diadili dengan kasus atau tuduhan teroris sebenarnya mereka bisa dimotivasi untuk membuka halaman demi halaman catatan terorisme yang mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan bersama jaringannya. Hal ini bisa diartikan sebagai niat baik tersangka untuk membongkar kejahatan di pusat jaringan mereka.
Ketiga, seorang yang diadili terkait kasus terorisme ataupun narapidana terorisme dirangsang untuk siap bekerja sama dengan otoritas hukum untuk membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus-kasus terorisme.
Keempat, narapidana terorisme diminta untuk menulis refleksi pemikirannya tentang tindak pidana terorisme yang mereka atau kelompoknya lakukan, untuk mengetahui dan mengukur sampai sejauh mana tingkat kesadaran atau radikalismenya, apakah selama di dalam LP mereka melunak, sadar dan moderat, atau justru semakin berapi-api. Metode ini perlu dilakukan untuk kemudian dibuat klasifikasi para ikhwan ke dalam tiga kelompok: melunak, moderat,dan radikal. Klasifikasi ini segera ditindaklanjuti dengan memisahkan mereka sesuai tingkat kesadaran dan radikalismenya.
Kelima, setelah jelas adanya klasifikasi tingkat keradikalan dan kemoderatan narapidana teroris, maka bisa dibuat semacam kebijakan untuk merekrut mereka menjadi bagian dari usaha-usaha deradikalisasi. Nah, oleh karena mereka telah menjadi bagian dari justice collabolator, yang bermanfaat untuk membongkar dan memutuskan mata rantai dan gurita terorisme, maka pihak otoritas hukum bisa memberikan keringanan atau potongan hukum kepada mereka. Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi ikhwan-ikhwan yang lain untuk menilai atau evaluasi kembali tindakan mereka yang salah selama ini.
Keenam, dengan membuat kebijakan justice collabolator di kalangan tersangka dan narapidana teroris, semakin memudahkan aparat keamanan untuk memetakan jaringan-jaringan kecil maupun besar di kalangan teroris karena masuknya informasi dari dalam. Karena bagaimanapun, tersangka atau narapidana teroris tetap terkait dengan jaringan teroris yang berada diluar tembok penjara karena adanya ikatan bai’at dan persaudaraan sampai mati. Nah, melalui justice collabolator, pihak tersangka atau narapidana teroris bisa membuka semua kedok dan aktivitas aksi-aksi teroris ke depannya.
(Ghozali/Mediaikhwan.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *