NKRI Bersyariah dan Dakwah Bil Hikmah

 Wacana NKRI Bersyariah Sudah Ada Sejak Zaman Masyumi

Wacana NKRI dan Presiden Syari’ah yang saat ini tengah digulirkan ke public bukanlah produk baru dalam sistem ketatanegaraan kita. Ia bukan ide baru yang tiba-tiba dicetuskan oleh ormas-ormas radikal seperti FPI, MMI atau JAT. NKRI ber-syari’ah memiliki landasan teologis dan historis sejak berdirinya Negara ini. Jauh-jauh hari sebelumnya, konsep NKRI dan Presiden syari’ah ini sudah digagas oleh ulama dan cendekiawan Muslim Dr. Mohammad Natsir, ketua umum partai Masjumi, Perdana Menteri pada mula terbentuknya NKRI tahun 1950.

M.Natsir mengemukakan sikap dan pendirian Islam sebagai asas memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Negara. Sebaliknya, Soekarno, yang menjadi pelopor gerakan nasional ketika itu, menggagas kemerdekaan dengan dasar dan konsep nasionalisme. Bagi Soekarno, agama adalah pilihan dan tanggungjawab setiap individu.

Jauh sebelum tokoh-tokoh radikal hari ini bergerilya memasarkan ide dan wacananya dengan meriah, M.Natsir sudah terlebih dahulu menjadi nakhoda yang memandu biduk “Islamisme” yang dicetuskan pertama kalinya oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir Islam, aktivis politik dan ulama terkemuka yang menjadi perumus dan agitator gerakan nasionalisme dan pan-Islamisme yang gigih melawan kolonialisme bangsa Eropa pada abad ke-19 dan ke-20.

M.Natsir adalah salah satu ulama Indonesia yang terinspirasi dengan gerakan Sayyid Jamaluddin. Ia berpendapat, Islam bukanlah semata-mata suatu agama tapi adalah satu pandangan hidup yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Baginya, Islam itu adalah sumber segala perjuangan atau revolusi itu sendiri, sumber dari penentangan terhadap setiap penjajahan, eksploitasi manusia atas manusia, pemberantasan kebodohan dan kemelaratan.

Pemikiran dan ideology yang dijelaskan M.Natsir itu telah lama tersimpan di dalam bundel sejarah, dan baru dibuka kembali lembaran demi lembaran oleh Habib Rizieq Syihab lewat karyanya “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah”. Gaung bersambut. Tokoh-tokoh Islam lainnya mensupport – kononnya ide maha briliant dari seorang Habib – wawasan NKRI bersyari’ah yang sebenarnya hanyalah membuka karung lama dan meng-update data yang telah disetting oleh M.Natsir sejak tahun 1939, ketika ia mendirikan partai Islam pertama di Indonesia.

Habib Rizieq, sang arsitek Front Pembela Islam (FPI),  mengungkap perlunya perubahan strategi perjuangan umat Islam di Indonesia. Buku yang disarikan dari tesisnya yang berjudul ”Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia” dengan predikat cum laude itu  mengukuhkan bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI adalah islami.

Menurut Habib Rizieq, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas bentuk pengakuan negara bahwa dasar dari NKRI adalah Islam. Sedangkan Pancasila yang dijalankan negara telah dibajak oleh ideologi pemimpin pada setiap rezim dengan cita rasa komunistik, liberal, dan kejawen.

“Negara selama ini tak melarang melaksanakan ibadah, hukum jenis pertama ini telah berlaku di Indonesia. Yang kedua, tentang perkawinan dan sebagainya, bukan hanya tak dilarang, tapi negara telah menyediakan perangkatnya, dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris dan sebagainya. Hanya negara belum mewajibkan hal itu diterapkan bagi seluruh muslim, ke depan negara harus mewajibkan penerapan KHI seluruhnya. Dalam dua hal ini hukum Islam telah berlaku,” urainya.

Sementara hukum Allah yang ke tiga, versi Habib Rizieq adalah hukum terkait kemasyarakatan. Dalam hal ini, menurutnya Negara juga telah menerapkannya. Yakni dengan membebaskan penerapan pendidikan Islam, mengakui madrasah dan memberi sertifikasi kepada alumni pesantren. Di samping itu, dalam hal ekonomi, negara juga telah memberikan keleluasaan umat Islam menerapkan ekonomi Syariah.

Sementara tentang Daulah, atau politik dan kenegaraan Islam, menurutnya, masih membutuhkan perjuangan. “Hukum Allah yang keempat berkaitan dengan Qisas, hukum potong tangan dan rajam. Ini membutuhkan kekuatan negara. Untuk yang ke empat, belum diberlakukan, bukan tidak boleh. Jadi sesungguhnya hukum Islam telah berlaku. Di Negara Pancasila, hukum Islam telah berjalan. Soal yang ke empat, ini kewajiban kita untuk memberlakukannya. Syariat Islam telah berlaku 75 persen di NKRI,” tambahnya.

Dalam keyakinannya, Indonesia termasuk negara Islam. Sehingga, ia menegaskan kembali bahwa sejatinya NKRI adalah Negara Islam, karena sebagian syariat sudah berlangsung terlaksana di negara Indonesia. Dengan demikian, kedepan Syariah Islam bisa diterapkan sepenuhnya di nusantara.

Habib Rizieq, M. Natsir dan Dakwah Bil Hikmah

Dalam menggulirkan sosialisasi syaria’ah Islam, cara yang ditempuh Habib Rizieq sudah tepat. Ia melakukannya dengan cara-cara elegent melalui diskusi, seminar, bedah buku dan sebagainya. Dalam keyakinannya, cara-cara kekerasan hanya akan melahirkan konflik yang berdarah-darah. Dalam hal ini, ia mirip M.Natsir dengan ide “Islamisme”nya dalam system ketatanegaraan.

Berbeda dengan ormas radikal lainnya seperti JI dan JAT, kelompok radikal yang dikenal dengan Salafi Jihadi ini lebih memprioritaskan cara-cara inkonstitusi dalam memasarkan ide-ide radikalnya dan cenderung mengagitasi umat dengan memvonis “kafir” siapapun yang berseberangan dengan pemikirannya. Mereka memproklamirkan jihad dalam pengertian revolusi berdarah-darah dengan mentolerir tindakan-tindakan anarkis dan teror. Bom Bali misalnya, bukan dianggap terror tetapi jihad.

Apakah membunuh orang-orang yang tidak bersalah, wanita dan anak-anak bisa dianggap jihad? Ketika Rasulullah saw memerintahkan seorang sahabat untuk melaksanakan salah satu perintahnya, dengan bersabda: “Sampaikanlah khabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Permudahkanlah dan jangan memayahkan.” (HR.Muslim)

Hadith shahih ini mengisyaratkan dengan jelas agar kita menyampaikan atau mensosialisasikan sya’riat Islam dengan bijaksana dan jangan sampai mengancam atau menakut-nakuti. Sampaikanlah dengan bahasa yang santun, mudah dipahami, dan jauh dari kekerasan. Bercermin pada dakwah Nabi sewaktu di Mekah, yang mensosialisasikan syari’ah Islam dengan mengedepankan humanisme, hak asasi dan penghormatan, tanpa paksaan, intimadasi dan jauh dari konflik apalagi berdarah-darah.

Bahkan sewaktu Nabi berhasil mendirikan Daulah Islamiyah pertama di Madinah, terdapat 3 agama yang dihargai hak-haknya dan dilindungi kehormatannya.

Artinya, sejak awal masa kenabiannya, Muhammad saw selalu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Saat dikejar-kejar kaum kafir Mekah, Nabi memerintahkan serombongan sahabatnya, yang dipimpin Jafar bin Abu Thalib (sepupu Nabi), mengungsi dan minta perlindungan penguasa Nasrani di negeri Habasyah (Etiopia sekarang). Nabi dan umat Islam juga bergaul dan berdagang dengan kaum Yahudi Madinah.

Fakta ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran, dan penuh cinta damai, bahkan nama “Islam” itu juga berarti ‘damai’, dan ‘mendamaikan’.  Maka tempuhlah cara-cara yang sesuai dengan sifat-sifat agama ini kalau kita ingin mensosialisasikan syari’ah Islam sebagaimana cara-cara yang bermartabat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya di zaman awal Islam.

Tidak boleh perbedaan pendapat, pemikiran dan ideology menjadi dasar pembenaran dan legalisasi kekerasan, terror dan sikap-sikap radikal lainnya. Bersikaplah gentlemen yaitu melawan ideology dan pemikiran apapun dengan dakwah bil hikmah, bukan dakwah bil harby (terror).

(Ghozali/Mediaikhwan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *